MEDAN, JUMAT, 6 NOVEMBER 2026
Persidangan lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek Waterfront Kabupaten Samosir dengan terdakwa Endamakaro Ketaren, yang disebut dalam perkara tersebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (6/11/2026).
Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim M. Yuhardin, S.H., M.H., dengan agenda mendengarkan keterangan ahli serta penyampaian tanggapan dari pihak-pihak yang berperkara.
Dalam persidangan tersebut, tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan sejumlah argumentasi hukum yang menurut mereka perlu menjadi perhatian majelis hakim dalam menilai fakta-fakta persidangan, khususnya mengenai pelaksanaan pekerjaan, kewenangan terdakwa sebagai PPK, serta ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.
Penasihat Hukum Pertanyakan Unsur Kerugian Negara
Tim penasihat hukum menyoroti keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan. Menurut penjelasan yang disampaikan pihak penasihat hukum, ahli Doni Manulang menerangkan bahwa fakta pelaksanaan pekerjaan di lapangan telah sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
Penasihat hukum juga menyampaikan bahwa terdakwa selaku PPK tidak memiliki kewenangan sebagaimana yang dituduhkan terkait penyerahan uang muka. Mereka menilai terdapat kekeliruan dalam menempatkan tanggung jawab kepada terdakwa apabila kewenangan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tidak diperiksa secara menyeluruh.
Lebih lanjut, berdasarkan keterangan yang disampaikan tim penasihat hukum, sejumlah pembayaran telah dilakukan kepada negara dan tidak ditemukan kerugian keuangan negara sebagaimana yang mereka persoalkan dalam pembelaannya.
Pihak penasihat hukum turut menegaskan bahwa terdakwa tidak pernah menerima sesuatu sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, mereka meminta agar seluruh fakta, dokumen, dan keterangan ahli diperiksa secara objektif sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.
Penasihat Hukum Memohon Terdakwa Dibebaskan
Dalam penyampaian argumentasinya, tim penasihat hukum menyatakan bahwa selama proses persidangan, terdakwa telah mengikuti setiap tahapan persidangan dengan tertib dan sopan serta menghormati jalannya proses hukum.
Mereka berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, termasuk keterangan ahli, dokumen pekerjaan, mekanisme pembayaran, serta pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
"Kami masih berharap adanya keadilan. Kami meminta agar majelis hakim menerima seluruh argumentasi pembelaan kami, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, serta memulihkan nama baiknya apabila memang tidak terbukti bersalah," demikian harapan yang disampaikan tim penasihat hukum.
JPU Akan Menanggapi Secara Tertulis
Menanggapi argumentasi yang disampaikan pihak penasihat hukum, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan akan memberikan tanggapan secara tertulis.
" Kami akan menanggapi secara tertulis," demikian tanggapan JPU dalam persidangan.
Majelis hakim kemudian menyampaikan bahwa persidangan akan dilanjutkan pada hari Senin mendatang sesuai dengan agenda yang ditetapkan pengadilan.
Mengawal Proses Hukum Secara Objektif dan Transparan
Perkara dugaan korupsi proyek Waterfront Kabupaten Samosir ini menjadi perhatian karena menyangkut pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menggunakan keuangan negara.
Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, pembuktian harus dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah, fakta persidangan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Unsur kesalahan terdakwa dan kerugian keuangan negara harus dinilai berdasarkan pembuktian, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau pendapat salah satu pihak.
Sebagaimana prinsip negara hukum, setiap terdakwa memiliki hak untuk memperoleh pemeriksaan yang adil dan tidak memihak. Asas praduga tidak bersalah juga harus tetap dihormati sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan perkara ini secara bijak, dengan tetap menghormati independensi majelis hakim dan proses peradilan.
Catatan Redaksi: Seluruh argumentasi mengenai tidak adanya kerugian negara, kewenangan PPK, dan permohonan pembebasan terdakwa dalam pemberitaan ini merupakan keterangan atau pandangan pihak penasihat hukum yang masih harus dinilai bersama seluruh alat bukti dan tanggapan JPU oleh majelis hakim.
Pemberitaan ini disusun sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers, dengan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan, asas praduga tidak bersalah, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.






