MEDAN, 5 NOVEMBER 2026 —
Dalam agenda persidangan lainnya, berdasarkan catatan wartawan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dipimpin Hakim Hendra Hutabarat, S.H., M.H., membacakan putusan terhadap terdakwa Agustriputra Karo-Karo.
Terdakwa disebut dalam catatan persidangan pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran dan bantuan sosial.
Dalam pertimbangan yang disampaikan di persidangan, majelis hakim menguraikan sejumlah fakta mengenai kegiatan rapat, anggaran perbaikan lampu sebanyak 123 unit, serta sejumlah kegiatan yang tercatat pada Desember 2024.
Persidangan juga menyinggung persoalan bantuan bencana alam untuk tiga desa di Kabupaten Samosir, dengan nilai bantuan yang disebut sebesar Rp5 juta untuk setiap desa. Salah satu nama kepala desa yang muncul dalam catatan pemeriksaan adalah Kepala Desa Dolok Raja, Etaon Simanjorang.
Selain itu, terdapat pembahasan mengenai uang pengganti sebesar Rp500 juta serta sejumlah angka kerugian yang menjadi bagian dari pertimbangan perkara.
Majelis Hakim Tidak Sependapat dengan Tuntutan JPU
Dalam pembacaan putusan, majelis hakim disebut tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun.
Majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan putusan.
Keadaan yang memberatkan antara lain berkaitan dengan kerugian negara. Sementara keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap terus terang selama proses persidangan dan belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.
Berdasarkan catatan wartawan, majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun terhadap terdakwa.
Putusan tersebut merupakan hasil penilaian majelis hakim terhadap fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, serta pertimbangan hukum yang disampaikan dalam persidangan.
Terdakwa dalam persidangan didampingi penasihat hukum Dwi Nanga, S.H., M.H.
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Perkara yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara dan bantuan sosial menjadi perhatian publik karena menyangkut hak masyarakat serta tanggung jawab pejabat dalam mengelola keuangan negara.
Pengelolaan anggaran publik harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat juga berhak memperoleh informasi mengenai proses penegakan hukum sepanjang informasi tersebut terbuka untuk publik dan tidak mengganggu proses peradilan.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan catatan wartawan di lapangan. Untuk menjaga akurasi, identitas perkara, nomor putusan, rincian kerugian negara, dan amar putusan lengkap perlu dicocokkan kembali dengan dokumen resmi pengadilan.
Sumber: Catatan wartawan persidangan PN Medan.
www.mitrakejaksasn.sbs






