• Jelajahi

    Copyright © MITRA KEJAKSAAN
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    SIDANG KASUS DUGAAN KORUPSI DI LANGKAT: JAKSA KPK BACAKAN TUNTUTAN, TIM PENASIHAT HUKUM YAKUB MUARIB MINTA KLIEN DIBEBASKAN

    MITRA KEJAKSAAN
    Senin, 16 November 2026, November 16, 2026 WIB Last Updated 2026-11-16T22:55:27Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini


    MEDAN – MITRA KEJAKSAAN.SBS | SENIN, 16 NOVEMBER 2026

    Perjalanan persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama Yakub Muarib, mantan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, kembali menjadi perhatian dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan, Medan, Senin (16/11/2026).


    Dalam rangkaian persidangan perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa pada Senin (9/11/2026). Persidangan berlangsung di ruang Cakra Utama dan dipimpin oleh majelis hakim yang dalam catatan peliputan disebut dipimpin A'wad Lubis, S.H., M.H.


    JAKSA URAIKAN DUGAAN KETERLIBATAN TERDAKWA


    Dalam pembacaan tuntutannya, jaksa menguraikan sejumlah perbuatan yang menurut penuntut umum berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.


    Berdasarkan catatan peliputan persidangan, perkara tersebut berkaitan dengan pekerjaan yang disebut mencapai 500 paket, termasuk pekerjaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun 2025 serta proyek pada sektor Perumahan dan Permukiman (Perkim).


    Jaksa juga menguraikan dugaan transaksi uang sebesar Rp150 juta yang disebut berkaitan dengan nama Muhammad Zulfikar. Selain itu, terdapat uraian mengenai penyerahan uang yang disebut melibatkan Yakub Muarib dan pihak lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.


    Dalam persidangan turut disebut sejumlah nama saksi dan pihak terkait, di antaranya Ihamsyah Sabarudin Bangun serta Syahafandi alias Ondin.


    Jaksa Penuntut Umum menyampaikan penilaian bahwa unsur perbuatan terdakwa telah terbukti berdasarkan pembuktian yang diajukan dalam persidangan. Jaksa juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yakni perbuatan yang dinilai merugikan masyarakat, serta keadaan yang meringankan sebagaimana disampaikan dalam tuntutan.


    Namun, seluruh uraian tersebut merupakan dalil dan penilaian penuntut umum yang tetap harus ditempatkan dalam kerangka proses pembuktian dan putusan pengadilan.


    TIM PENASIHAT HUKUM AJUKAN PEMBELAAN


    Pada persidangan Senin (16/11/2026), tim penasihat hukum Yakub Muarib menyampaikan nota pembelaan atau pledoi. Dalam kesempatan setelah persidangan, tim penasihat hukum menyampaikan kepada wartawan Mitra Kejaksaan.SBS bahwa klien mereka merupakan kontraktor atau pemborong yang menjalankan pekerjaan di bidang perumahan rakyat bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Langkat.


    Penasihat hukum menegaskan bahwa menurut pandangan mereka, Yakub Muarib merupakan kontraktor yang menjalankan pekerjaan pemborongan dan tidak seharusnya secara otomatis dianggap bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.


    Tim pembela meminta agar majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, keterangan saksi, alat bukti, serta argumentasi hukum yang telah disampaikan dalam nota pembelaan.


    Atas dasar pembelaan tersebut, tim penasihat hukum memohon kepada majelis hakim agar Yakub Muarib dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan apabila berdasarkan penilaian hukum tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.


    MAJELIS HAKIM DIHARAPKAN MENILAI SECARA OBJEKTIF


    Perkara ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan pelaksanaan proyek pemerintah daerah yang menggunakan anggaran publik. Oleh sebab itu, proses penegakan hukum diharapkan mampu mengungkap secara terang peran setiap pihak, aliran dana, mekanisme pelaksanaan pekerjaan, serta tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan alat bukti yang sah.


    Di sisi lain, terdakwa tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh perlakuan yang adil selama proses peradilan berlangsung.


    Dalam sistem peradilan pidana, tuntutan jaksa bukanlah putusan akhir. Majelis hakim memiliki kewenangan untuk menilai seluruh fakta dan alat bukti sebelum menjatuhkan putusan.


    Masyarakat pun diharapkan menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta tidak terburu-buru menyimpulkan kesalahan seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.


    PENEGAKAN HUKUM HARUS TRANSPARAN, KEADILAN HARUS DIUTAMAKAN


    Persidangan perkara Yakub Muarib menjadi pengingat penting bahwa setiap pelaksanaan proyek yang bersumber dari uang negara harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.


    Namun, penegakan hukum juga harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, kepastian hukum, serta hak setiap warga negara untuk memperoleh pembelaan yang layak.


    Kini, perhatian tertuju pada pertimbangan majelis hakim terhadap tuntutan jaksa dan nota pembelaan tim penasihat hukum. Putusan pengadilan nantinya akan menjadi penentu berdasarkan fakta dan hukum yang terungkap di persidangan.


    Liputan : A.C



    MITRA KEJAKSAAN.SBS
    Mengawal Informasi, Menyuarakan Keadilan, Menjunjung Tinggi Profesionalisme Jurnalistik.


    Komentar

    Tampilkan

    Terkini