MEDAN — Persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) tahun 2024 yang berkaitan dengan penyaluran paket bantuan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali menghadirkan keterangan saksi. Dalam persidangan yang berlangsung pada Rabu (21/10/2026), sejumlah keterangan mengenai aliran uang, keterlibatan beberapa pihak, serta proses pemindahan uang menjadi bagian dari pemeriksaan di hadapan majelis hakim.
Berdasarkan catatan peliputan yang diterima, saksi Indera dan Dedy disebut memberikan keterangan mengenai rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan uang dalam jumlah miliaran rupiah. Namun, beberapa bagian catatan persidangan masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut agar identitas pihak, urutan kejadian, serta hubungan antara uang dan kegiatan penyaluran bansos dapat disajikan secara akurat.
Keterangan Saksi Menyinggung Uang Rp3,6 Miliar
Dalam catatan keterangan yang disampaikan di persidangan, muncul penyebutan uang sekitar Rp3,6 miliar. Salah satu bagian catatan menyebut bahwa saksi mengingat uang tersebut berkaitan dengan Yaser dan pada dasarnya merupakan uang milik Dedy.
Selain itu, terdapat keterangan mengenai pemindahan uang dari sebuah bank ke mobil menggunakan beberapa kantong plastik. Nama sejumlah pihak juga muncul dalam catatan, termasuk Yaser dan beberapa orang lainnya.
Akan tetapi, karena rekaman atau transkrip lengkap belum tersedia, belum dapat dipastikan secara utuh siapa yang membawa uang tersebut, siapa yang memberikan perintah, bagaimana proses pemindahannya, serta apa hubungan langsung transaksi itu dengan perkara dugaan korupsi bansos.
Oleh karena itu, keterangan tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari materi pemeriksaan saksi yang masih harus dinilai berdasarkan keseluruhan fakta persidangan.
Majelis Hakim Menguji Konsistensi Keterangan
Dalam perkara pidana, keterangan saksi merupakan salah satu unsur penting untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang sedang diperiksa. Majelis hakim perlu menilai apakah keterangan yang disampaikan konsisten, memiliki hubungan dengan alat bukti lainnya, serta dapat menjelaskan peran masing-masing pihak dalam perkara.
Perbedaan keterangan, apabila muncul selama persidangan, perlu diuji melalui pertanyaan lanjutan, pencocokan dengan berita acara pemeriksaan, dokumen transaksi, maupun alat bukti lain yang diajukan secara sah.
Catatan peliputan juga menyebut adanya tanggapan terdakwa terhadap keterangan yang disampaikan dalam persidangan. Namun, isi tanggapan tersebut belum dapat dirumuskan secara pasti karena catatan yang tersedia belum menggambarkan dialog secara lengkap.
Dengan demikian, kesimpulan mengenai benar atau tidaknya keterangan saksi harus diserahkan kepada majelis hakim setelah seluruh bukti dan keterangan yang relevan diperiksa.
Editorial Hukum: Transparansi Penyaluran Bansos Harus Diuji dengan Bukti
Bantuan sosial merupakan program yang menyangkut kepentingan masyarakat. Setiap dana yang dialokasikan untuk membantu warga yang membutuhkan harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila suatu perkara berkaitan dengan penyaluran paket bansos, proses hukum idealnya tidak hanya menelusuri pergerakan uang, tetapi juga memastikan hubungan antara dana yang dipersoalkan, dokumen pengadaan, jumlah paket bantuan, penerima manfaat, serta pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahapan kegiatan.
Penelusuran tersebut penting untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: apakah bantuan benar-benar disalurkan sesuai ketentuan, apakah nilai pengeluaran sesuai dengan barang yang diterima, dan apakah terdapat kerugian negara yang dapat dibuktikan melalui proses hukum.
Namun, penyebutan uang dalam jumlah miliaran rupiah di persidangan tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya korupsi. Hubungan antara uang, perbuatan yang didakwakan, dan tanggung jawab setiap terdakwa harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah.
Asas praduga tidak bersalah wajib dijunjung
Dalam pemberitaan perkara pidana, asas praduga tidak bersalah harus menjadi pegangan. Seseorang yang berstatus terdakwa tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Prinsip ini sejalan dengan jaminan proses hukum yang adil dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penegakan hukum harus berjalan tegas, tetapi tetap objektif, profesional, dan tidak mengabaikan hak setiap orang untuk membela diri.
Persidangan harus menjadi ruang untuk menguji bukti, bukan sekadar membangun kesimpulan berdasarkan potongan pernyataan. Keterangan yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa sama-sama perlu dipertimbangkan sesuai hukum acara yang berlaku.
Hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan dana publik
Masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar mengenai pengelolaan anggaran publik, termasuk bantuan sosial. Semangat keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu berjalan seiring dengan penghormatan terhadap proses peradilan dan perlindungan informasi yang dikecualikan menurut hukum.
Transparansi bukan berarti menghakimi pihak yang sedang menjalani proses hukum. Sebaliknya, transparansi berarti memastikan bahwa fakta yang dapat dipertanggungjawabkan disampaikan kepada masyarakat secara akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan.
Jika terbukti terdapat penyimpangan, penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila suatu tuduhan tidak terbukti, hak pihak yang bersangkutan juga harus dihormati.
Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi bansos tahun 2024 ini menjadi bagian dari proses pencarian fakta hukum mengenai penyaluran paket bantuan di Labuhanbatu Selatan. Keterangan mengenai uang sekitar Rp3,6 miliar dan pemindahan uang yang disebut dalam catatan persidangan perlu diklarifikasi melalui transkrip lengkap, dokumen terkait, serta keterangan para pihak di hadapan majelis hakim.
Publik diharapkan mengikuti perkembangan perkara dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Pada akhirnya, putusan pengadilan harus bertumpu pada fakta yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang sah, bukan pada dugaan ataupun penafsiran yang belum terverifikasi.
( A.C)
Catatan redaksi: Nama lengkap para saksi dan terdakwa, nomor perkara, nama pengadilan, serta uraian lengkap mengenai hubungan uang Rp3,6 miliar dengan dugaan penyimpangan bansos masih perlu diverifikasi sebelum berita diterbitkan. Naskah ini disusun berdasarkan catatan peliputan yang tersedia dan tidak menyimpulkan kesalahan pihak tertentu.
