MEDAN, RABU, 4 NOVEMBER 2026 —
Persidangan lanjutan perkara sengketa hak merek kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (4/11/2026), bertempat di Ruang Cakra 8, Jalan Pengadilan, Kota Medan. Persidangan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Vera Pohan, S.H., dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh tim penasihat hukum Daniel.
Dalam persidangan tersebut, saksi ahli memberikan sejumlah penjelasan mengenai prinsip perlindungan hukum terhadap merek, khususnya terkait penggunaan merek yang belum terdaftar, proses permohonan pendaftaran merek, serta perbedaan antara hak penggunaan dalam kegiatan usaha dan hak eksklusif yang diperoleh melalui pendaftaran.
Saksi ahli: Penggunaan merek dan pendaftaran merupakan dua persoalan hukum berbeda
Dalam keterangannya, saksi ahli menjelaskan bahwa persoalan penggunaan merek yang belum terdaftar perlu dilihat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum yang menyertainya.
Menurut penjelasan yang disampaikan di persidangan, adanya pihak yang sedang mengajukan permohonan pendaftaran suatu merek tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai larangan otomatis bagi pihak lain untuk menggunakan merek tersebut.
Namun, persoalan tersebut harus dinilai berdasarkan prinsip iktikad baik, persamaan pada pokoknya, potensi kebingungan konsumen, serta hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang.
Saksi ahli juga menerangkan pentingnya membedakan kedudukan pihak yang menggunakan merek dalam kegiatan perdagangan dengan pihak yang telah memperoleh hak eksklusif berdasarkan pendaftaran merek.
Dengan demikian, penilaian terhadap suatu sengketa merek tidak cukup hanya melihat siapa yang menggunakan suatu nama atau tanda, tetapi harus memperhatikan proses pendaftaran, riwayat penggunaan, karakteristik merek, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Prinsip konstitutif dalam perlindungan merek
Dalam pembahasan mengenai sistem hukum merek, saksi ahli turut menyinggung prinsip konstitutif atau first to file, yaitu prinsip bahwa hak atas merek pada dasarnya diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.
Akan tetapi, proses permohonan pendaftaran juga mempunyai mekanisme hukum tersendiri. Apabila suatu permohonan ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pemohon masih dapat menempuh upaya hukum sesuai prosedur yang ditentukan, termasuk mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek apabila memenuhi persyaratan.
Penjelasan ini menjadi penting agar masyarakat memahami bahwa sengketa merek harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan melalui penafsiran sepihak ataupun tindakan yang dapat merugikan pihak lain.
Persamaan visual merek harus dinilai secara objektif
Dalam persidangan, pembahasan juga menyentuh persoalan persamaan antara dua merek.
Saksi ahli menjelaskan bahwa penilaian persamaan merek dapat memperhatikan aspek visual, susunan, bentuk, maupun kesan keseluruhan yang ditimbulkan oleh masing-masing merek.
Penilaian tersebut harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan satu unsur yang berdiri sendiri.
Apabila terdapat dua merek dengan kemiripan tertentu, perlu diteliti lebih jauh apakah kemiripan tersebut memenuhi unsur persamaan pada pokoknya atau justru terdapat perbedaan yang cukup mendasar.
Hal ini penting karena perlindungan merek tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemilik merek, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen agar tidak mengalami kekeliruan mengenai asal barang atau jasa.
Majelis hakim soroti kejelasan keterangan ahli
Dalam jalannya persidangan, anggota majelis hakim turut mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli untuk memperjelas sejumlah aspek hukum yang diterangkan.
Berdasarkan catatan jalannya persidangan, terdapat penekanan dari majelis hakim agar keterangan ahli disampaikan secara tegas dan tidak menimbulkan penafsiran yang bersifat abu-abu.
Pertanyaan dan pendalaman tersebut merupakan bagian penting dari proses pembuktian untuk membantu majelis hakim memahami persoalan hukum yang sedang diperiksa.
Sementara itu, Daniel juga tercatat memberikan tanggapan dalam proses pemeriksaan saksi ahli.
Aspek hukum pidana dan asas legalitas
Persidangan turut menyinggung aspek hukum pidana, termasuk pembahasan mengenai unsur perbuatan, kedudukan seseorang dalam suatu tindak pidana, serta ketentuan mengenai pelanggaran hak merek.
Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa tidak setiap persamaan atau penggunaan merek secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
Penentuan adanya tindak pidana harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan, alat bukti yang sah, serta pemeriksaan terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
Asas legalitas menjadi prinsip fundamental dalam hukum pidana. Seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya dasar ketentuan hukum yang berlaku dan terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan undang-undang.
Karena itu, pembuktian unsur kesalahan, perbuatan, dan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara cermat.
Editorial hukum: Kepastian hukum harus melindungi semua pihak
Perkara sengketa merek ini menjadi pengingat bahwa perlindungan kekayaan intelektual harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap kegiatan usaha masyarakat.
Hak eksklusif pemilik merek terdaftar wajib dihormati. Pada saat yang sama, setiap dugaan pelanggaran juga harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang benar.
Jangan sampai proses penegakan hukum justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum.
Majelis hakim diharapkan dapat menilai seluruh keterangan saksi ahli, dokumen, alat bukti, serta argumentasi para pihak secara independen dan objektif sebelum mengambil keputusan.
Hukum bukan hanya berbicara tentang siapa yang lebih dahulu mengklaim suatu merek, melainkan tentang bagaimana hak, kewajiban, bukti, dan ketentuan undang-undang ditempatkan secara proporsional.
Pada akhirnya, putusan pengadilan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya pendaftaran dan perlindungan merek di Indonesia.
(A.C)






