• Jelajahi

    Copyright © MITRA KEJAKSAAN
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    SIDANG KASUS DUGAAN PENYIMPANGAN ANGGARAN KESEHATAN, PENASIHAT HUKUM KADIS KESEHATAN KUPAS KETERANGAN SAKSI TERKAIT ANGGARAN Rp40 MILIAR

    MITRA KEJAKSAAN
    Senin, 02 November 2026, November 02, 2026 WIB Last Updated 2026-11-02T12:50:07Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini


    MEDAN – Persidangan perkara dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (2/11/2026). Sidang yang berlangsung di Ruang Cakra 8, Jalan Pengadilan, Medan, tersebut dipimpin oleh Majelis Hakim Mazit, S.H., M.H.





    Dalam persidangan tersebut, tim penasihat hukum terdakwa Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) yang turut diwakili Julius Louly, S.H., M.H., melakukan pemeriksaan terhadap saksi, termasuk menggali keterangan mengenai pembahasan dan persetujuan anggaran tahun 2024/2025.

    Salah satu saksi yang dimintai keterangan merupakan anggota DPRD dari Fraksi Partai NasDem Kabupaten/Kota Gunungsitoli. Dalam pemeriksaan, tim penasihat hukum berupaya mendalami proses pembahasan anggaran, khususnya terkait alokasi anggaran untuk rumah sakit yang disebut mencapai sekitar Rp40 miliar.

    PERTANYAKAN RUANG FISKAL DAN PERSETUJUAN ANGGARAN

    Dalam sesi pemeriksaan, tim penasihat hukum terdakwa mengarahkan sejumlah pertanyaan mengenai persetujuan anggaran rumah sakit. Salah satu pokok yang didalami adalah apakah ruang fiskal daerah pada saat itu dinilai kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan anggaran pelayanan kesehatan.

    Pertanyaan tersebut menjadi bagian penting dalam menggali bagaimana proses perencanaan, pembahasan, hingga persetujuan anggaran dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

    Tim penasihat hukum juga berupaya memperjelas sejauh mana keterlibatan saksi dalam proses pembahasan anggaran tahun 2024 dan 2025, termasuk dasar pertimbangan dalam menyetujui alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

    JULIUS LOULY DALAMI PERSOALAN PENGEMBALIAN DAN KEKURANGAN TENAGA KERJA

    Pada sesi berikutnya, Julius Louly, S.H., M.H., selaku penasihat hukum terdakwa Kadis Kesehatan, kembali mengajukan pertanyaan kepada saksi mengenai persoalan pengembalian anggaran serta kondisi kekurangan tenaga kerja.

    Dalam keterangannya, saksi menyebut adanya persoalan kekurangan tenaga kerja. Namun, ketika penasihat hukum menggali lebih jauh mengenai bagaimana pengetahuan dan tanggung jawab saksi dalam kapasitasnya sebagai direktur, saksi memberikan jawaban bahwa dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.

    Jawaban saksi tersebut menjadi salah satu poin yang menarik perhatian dalam proses pemeriksaan. Pasalnya, tim penasihat hukum berupaya mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci mengenai sejauh mana pengetahuan saksi terhadap persoalan teknis, pengelolaan anggaran, serta kondisi operasional pelayanan kesehatan.

    Pemeriksaan tersebut juga memperlihatkan pentingnya menguraikan secara jelas hubungan antara kebijakan penganggaran, kebutuhan tenaga kerja, pelaksanaan kegiatan, dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran.

    PENASIHAT HUKUM GALI FAKTA, BUKAN SEKADAR KETERANGAN

    Persidangan ini menjadi momentum bagi tim penasihat hukum untuk menguji konsistensi keterangan saksi sekaligus memperjelas fakta-fakta yang berkaitan dengan proses penganggaran sektor kesehatan.

    Sejumlah persoalan yang mengemuka, mulai dari anggaran rumah sakit sekitar Rp40 miliar, keterbatasan ruang fiskal, persoalan pengembalian, hingga kekurangan tenaga kerja, diharapkan dapat terungkap secara terang melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti yang diajukan di persidangan.

    Dalam proses peradilan pidana, setiap keterangan saksi harus dinilai bersama alat bukti lainnya. Karena itu, seluruh fakta dan pertanggungjawaban masing-masing pihak tetap menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menilai dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

    Sidang berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi oleh tim penasihat hukum terdakwa. Perkembangan berikutnya diharapkan semakin memperjelas duduk perkara, termasuk proses perencanaan, persetujuan, dan pelaksanaan anggaran kesehatan tahun 2024/2025.

    Catatan: Seluruh pihak yang terkait dalam perkara ini tetap harus dihormati asas praduga tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini