MEDAN — Tim penasihat hukum terdakwa Budiman Gultom menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) dalam persidangan perkara terkait kegiatan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tapanuli Utara, Rabu (28/10/2026), di Pengadilan Negeri Medan.
Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Cipto Hosari Nababan, S.H., M.H., bersama anggota majelis, tim penasihat hukum yang dipimpin Hisar Sitompul, S.H., menyampaikan sejumlah keberatan terhadap pembuktian yang diajukan jaksa penuntut umum.
Melalui nota pembelaan tersebut, tim penasihat hukum meminta majelis hakim menilai kembali seluruh dakwaan, keterangan saksi, dokumen, serta hubungan antara perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
Pembelaan itu pada pokoknya menyoroti persoalan pembuktian, pembagian tanggung jawab dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, serta ada atau tidaknya bukti yang menunjukkan terdakwa memperoleh keuntungan dari perkara tersebut.
Penasihat hukum menilai pembuktian jaksa belum memadai
Dalam uraian pembelaannya, tim penasihat hukum menyatakan bahwa jaksa penuntut umum belum membuktikan secara memadai adanya perbuatan konkret Budiman Gultom yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan.
Penasihat hukum juga mempertanyakan pembuktian mengenai dugaan penyerahan uang, pihak yang menerima uang, serta pihak yang disebut menikmati hasil dari kegiatan yang menjadi objek perkara.
Menurut argumentasi pembelaan yang disampaikan di persidangan, keterangan saksi Tohom P. Silaban dinilai belum didukung bukti yang cukup untuk membuktikan adanya penyerahan uang kepada terdakwa. Tim pembela juga menyinggung keterangan Indera Simaremare dan sejumlah dokumen yang menurut mereka perlu dinilai secara cermat oleh majelis hakim.
Meski demikian, penilaian mengenai kekuatan keterangan saksi dan kecukupan alat bukti merupakan kewenangan majelis hakim setelah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, termasuk bukti yang diajukan penuntut umum.
Tanggung jawab jabatan dan pelaksanaan 73 kegiatan dipersoalkan
Tim penasihat hukum turut membahas pelaksanaan kegiatan pengadaan yang disebut berjumlah 73 pekerjaan. Dalam pembelaan tersebut, mereka menyoroti ketentuan teknis, petunjuk pelaksanaan, serta pembagian tanggung jawab antara pengguna anggaran dan pejabat terkait.
Persoalan yang menjadi perhatian adalah apakah jabatan terdakwa sebagai kepala dinas dengan sendirinya membuktikan keterlibatan pidana, ataukah penuntut umum harus membuktikan secara spesifik tindakan, kewenangan, dan hubungan terdakwa dengan perbuatan yang didakwakan.
Dalam perkara pidana, pertanggungjawaban seseorang tidak semata-mata didasarkan pada kedudukan struktural. Pembuktian harus menguraikan perbuatan yang dilakukan, unsur kesalahan yang dipersyaratkan, serta keterkaitan perbuatan tersebut dengan tindak pidana yang dituduhkan.
Penasihat hukum berpendapat bahwa apabila tidak terdapat bukti yang cukup mengenai keterlibatan langsung terdakwa, keadaan tersebut harus dipertimbangkan dalam putusan.
Namun, pembahasan mengenai 73 kegiatan, tanggal pelaksanaan, mekanisme konsolidasi pengadaan, serta hubungan setiap kegiatan dengan dakwaan masih perlu dicocokkan dengan dokumen perkara agar tidak menimbulkan kekeliruan informasi.
Dugaan memperkaya diri atau korporasi menjadi bagian pembelaan
Tim penasihat hukum juga mempersoalkan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Menurut pembelaan yang disampaikan, jaksa harus menunjukkan bukti yang menghubungkan terdakwa dengan keuntungan yang dituduhkan, bukan hanya mengandalkan kedudukan atau tanggung jawab administratif.
Dalam konteks perkara korupsi, unsur-unsur tindak pidana harus dibuktikan sesuai rumusan pasal yang didakwakan dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ditemukannya bukti penerimaan uang oleh terdakwa merupakan salah satu hal yang dapat diperdebatkan dalam pembelaan, tetapi penilaian hukumnya tetap harus mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan dan alat bukti yang sah.
Penasihat hukum juga menyampaikan keberatan terhadap dokumen yang disebut sebagai buku merah. Dalam catatan persidangan yang diterima redaksi, tim pembela menilai dokumen tersebut belum cukup menjelaskan perbuatan konkret terdakwa.
Keberatan itu perlu diuji dengan melihat isi dokumen, konteks penggunaannya, serta penjelasan yang diberikan oleh para saksi selama pemeriksaan.
Meminta majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta persidangan
Dalam bagian akhir pembelaan, tim penasihat hukum meminta majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti sebelum menjatuhkan putusan.
Hisar Sitompul, S.H., bersama tim pembela pada intinya meminta agar terdakwa Budiman Gultom dibebaskan dari dakwaan apabila majelis hakim menilai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Permintaan tersebut merupakan posisi hukum pihak terdakwa. Majelis hakim tetap berkewajiban menilai secara independen dakwaan, tuntutan penuntut umum, nota pembelaan, serta keseluruhan alat bukti yang diajukan selama persidangan.
Dengan demikian, putusan akhir tidak hanya ditentukan oleh argumentasi satu pihak, melainkan melalui penilaian hukum atas seluruh proses pembuktian.
Editorial hukum: Putusan harus bertumpu pada bukti dan hukum
Persidangan perkara yang menyangkut kegiatan pemerintah daerah dan penggunaan anggaran publik harus berlangsung secara transparan, objektif, dan berdasarkan hukum. Akuntabilitas pengelolaan anggaran penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, tetapi penegakan hukum juga harus menjamin perlindungan hak setiap orang yang menjalani proses peradilan.
Dalam perkara Budiman Gultom, pertanyaan mengenai siapa yang mengambil keputusan, siapa yang menjalankan pekerjaan, siapa yang menerima pembayaran, dan apakah terdapat keuntungan yang berkaitan dengan tindak pidana perlu dijawab melalui bukti yang dapat diuji di pengadilan.
Apabila unsur dakwaan tidak terbukti, hukum menyediakan mekanisme bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila unsur-unsurnya terbukti melalui alat bukti yang sah, putusan harus didasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku.
Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dijunjung sampai perkara diputus sesuai proses hukum. Independensi hakim dan keterbukaan informasi persidangan menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
( A.C)
Catatan redaksi: Nomor perkara, pasal dakwaan, isi lengkap tuntutan jaksa, amar permohonan dalam pleidoi, dan jadwal sidang berikutnya perlu dikonfirmasi sebelum publikasi. Bahan yang tersedia belum memuat salinan lengkap nota pembelaan maupun tuntutan penuntut umum. Berita ini merangkum argumentasi pihak pembela dan tidak menyatakan terdakwa terbukti bersalah ataupun tidak bersalah.






