masukkan script iklan disini
MEDAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD mengenai perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Senin (26/10/2026).
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan kebijakan daerah yang diharapkan mampu memperkuat upaya Pemerintah Kota Medan dalam menangani persoalan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Wartawan www.MitraKejaksaan.SBS, turut menghadiri kegiatan tersebut untuk memantau jalannya rapat dan mencatat berbagai pandangan fraksi terkait arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan pandangan mengenai pentingnya kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, penciptaan peluang usaha, dan penguatan kepastian hukum.
Fraksi Gerindra Tekankan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat
Dalam catatan wartawan, Fraksi Partai Gerindra menekankan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan harus diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Penanganan kemiskinan dinilai perlu dilaksanakan melalui program yang tepat sasaran dan mampu mendorong masyarakat keluar dari kondisi rentan secara ekonomi.
Pendekatan tersebut mencakup peningkatan akses terhadap pekerjaan, pengembangan keterampilan, pemberdayaan usaha masyarakat, serta perluasan kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang layak.
Upaya penanggulangan kemiskinan juga perlu didukung dengan pendataan yang akurat agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh bantuan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, program pemerintah tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga membantu masyarakat membangun kemandirian ekonomi.
Pandangan tersebut menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Fraksi Golkar Soroti Kepastian Hukum dan Perlindungan Masyarakat
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Golkar, yang dalam catatan wartawan disebut diwakili oleh dr. Dimas Sofanu Lubis, turut menyampaikan pandangan mengenai penanggulangan kemiskinan.
Salah satu persoalan yang tercatat dalam bahan pemberitaan ialah pentingnya kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat Kota Medan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Kepastian hukum menjadi unsur penting agar pelaksanaan program pemerintah memiliki dasar yang jelas, mekanisme yang transparan, serta pembagian kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, regulasi yang diperbarui diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, bentuk perlindungan yang diberikan, serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.
Perlindungan terhadap masyarakat miskin juga perlu memperhatikan kelompok rentan, termasuk keluarga berpenghasilan rendah, warga lanjut usia yang membutuhkan dukungan, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Meski demikian, rincian pandangan Fraksi Golkar dan pernyataan langsung dr. Dimas Sofanu Lubis masih perlu dicocokkan dengan dokumen resmi atau rekaman rapat paripurna agar substansinya dapat diberitakan secara tepat.
Fraksi NasDem Soroti Kesulitan Tempat Penjualan bagi Koperasi dan UKM
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem, berdasarkan catatan wartawan disebut diwakili oleh Faisal, menyoroti persoalan yang dihadapi koperasi dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), khususnya terkait kesulitan memperoleh tempat untuk memasarkan dan menjual produk mereka.
Persoalan tersebut menjadi perhatian penting karena usaha kecil, koperasi, dan pelaku UMKM dapat berperan dalam memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Keterbatasan tempat berjualan dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha dalam menjangkau konsumen, mengembangkan pasar, dan mempertahankan keberlangsungan usahanya.
Karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu mempertimbangkan keterkaitan antara bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi produktif.
Pemerintah Kota Medan dapat mengkaji berbagai bentuk dukungan bagi koperasi dan pelaku UMKM sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku, antara lain penyediaan ruang usaha yang layak, fasilitasi pemasaran, pengembangan sentra perdagangan, pelatihan kewirausahaan, dan perluasan akses terhadap pembiayaan yang sah.
Pemberian fasilitas tersebut tentu harus memperhatikan tata ruang, ketertiban umum, ketersediaan anggaran, serta prinsip pemerataan kesempatan bagi pelaku usaha.
Apabila dirancang secara tepat, dukungan terhadap koperasi dan UKM dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan.
Perubahan Perda Diharapkan Memperkuat Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Pembahasan Ranperda perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan.
Peraturan daerah yang diperbarui diharapkan mampu menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat serta tantangan sosial dan ekonomi yang berkembang.
Penanggulangan kemiskinan merupakan persoalan multidimensi. Selain berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, kemiskinan juga dapat berhubungan dengan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perumahan yang layak, pekerjaan, dan kesempatan mengembangkan usaha.
Oleh sebab itu, kebijakan yang efektif memerlukan koordinasi antarpemangku kepentingan, pendataan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta program yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan secara transparan dan dapat dievaluasi, sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran.
Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, penguatan koperasi dan UMKM dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan sumber penghasilan yang lebih stabil bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Sementara itu, perlindungan sosial tetap diperlukan bagi warga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar atau menghadapi kondisi yang membuat mereka rentan secara ekonomi.
Kedua pendekatan tersebut perlu berjalan beriringan agar kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya memberikan perlindungan sementara, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya.
DPRD dan Pemerintah Daerah Memiliki Peran Strategis
DPRD Kota Medan memiliki peran dalam pembentukan peraturan daerah melalui pembahasan rancangan regulasi bersama pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Dalam proses tersebut, pandangan fraksi menjadi salah satu bagian penting untuk memperkaya pembahasan dan memberikan perhatian terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Pemerintah Kota Medan memiliki peran dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya.
Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, dunia usaha, koperasi, pelaku UMKM, dan masyarakat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif.
Pembahasan Ranperda juga perlu memperhatikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kemampuan keuangan daerah, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi.
Dengan adanya regulasi yang jelas dan pelaksanaan program yang terukur, penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Harapan bagi Masyarakat Kota Medan
Pembahasan perubahan peraturan daerah tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan masyarakat secara nyata.
Penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari peningkatan akses terhadap pekerjaan, bertambahnya kesempatan usaha, membaiknya taraf hidup keluarga, dan berkurangnya jumlah masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.
Kemudahan bagi koperasi dan UMKM untuk memperoleh akses pemasaran juga perlu menjadi perhatian, mengingat keberlangsungan usaha kecil berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat mempertahankan pendapatan.
Pada saat yang sama, kepastian hukum dan perlindungan sosial harus menjadi landasan agar pelaksanaan kebijakan berlangsung secara adil, transparan, dan tepat sasaran.
Masyarakat berharap proses pembahasan Ranperda tersebut tidak berhenti pada perumusan aturan, tetapi dapat dilanjutkan dengan program yang terencana, pelaksanaan yang konsisten, dan evaluasi yang terbuka.
( A.C)






