• Jelajahi

    Copyright © MITRA KEJAKSAAN
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    SIDANG PERKARA PELINDO BELAWAN: LIMA SAKSI DIPERIKSA, SEJUMLAH PERTANYAAN SOAL DOKUMEN DAN KERUGIAN NEGARA MENGEMUKA

    MITRA KEJAKSAAN
    Rabu, 07 Oktober 2026, Oktober 07, 2026 WIB Last Updated 2026-10-07T09:26:27Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini



    Medan — Sidang perkara yang berkaitan dengan Pelindo di Pelabuhan Belawan kembali digelar pada Senin, 5 Oktober 2026. Persidangan tersebut beragenda mendengarkan keterangan lima orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).



    Dalam persidangan, majelis hakim secara bergantian mendengarkan keterangan para saksi. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan oleh JPU, tetapi juga dilanjutkan dengan pertanyaan dari tim penasihat hukum terdakwa.

    Salah satu pokok pemeriksaan berkaitan dengan dokumen, prosedur pelayanan kapal, persetujuan berlayar, sistem pelayanan pelabuhan, serta pekerjaan yang berlangsung di lapangan.

    Dalam keterangannya, salah seorang saksi yang disebut memiliki latar belakang sebagai arsitek ditanya mengenai adanya surat persetujuan dan dokumen terkait kapal. Saksi kemudian memberikan jawaban sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.

    Tim penasihat hukum juga menggali pengetahuan saksi mengenai sistem serta mekanisme pelayanan pada masa jabatan sejumlah pejabat yang disebut dalam persidangan. Saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui sejumlah pekerjaan berdasarkan kondisi atau pekerjaan yang dilihat di lapangan, namun untuk beberapa persoalan administrasi dan mekanisme tertentu, saksi mengaku tidak mengetahui secara langsung.

    Penasihat Hukum Pertanyakan Pengetahuan Saksi

    Pemeriksaan kemudian berlanjut pada persoalan keberangkatan kapal, dokumen pelayanan serta surat-surat yang diterbitkan. Penasihat hukum mempertanyakan sejauh mana saksi mengetahui proses penerbitan dokumen dan pelayanan kapal.

    Dalam persidangan, saksi beberapa kali menyatakan tidak mengetahui secara langsung mengenai hal-hal tertentu yang ditanyakan penasihat hukum.

    Penasihat hukum juga menyinggung angka kerugian yang disebut dalam perkara. Namun, ketika dimintai penjelasan mengenai dasar dan mekanisme perhitungan kerugian tersebut, saksi menyatakan tidak mengetahui secara langsung.

    Hal tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pemeriksaan silang karena penasihat hukum berupaya menggali apakah saksi memiliki pengetahuan langsung mengenai proses yang didakwakan serta kaitannya dengan dugaan kerugian negara.

    Saksi Lain Juga Ditanya Mengenai SOP dan KSO

    Persidangan kemudian berlanjut dengan pemeriksaan saksi lainnya. Salah satu saksi yang disebut pernah berkaitan dengan posisi atau tugas di lingkungan pelabuhan turut ditanya mengenai KSO, SOP, serta mekanisme pelayanan kapal.

    Saksi menerangkan mengenai pengalaman dan posisi yang pernah dijalankannya. Namun, terkait sejumlah poin dalam dakwaan, saksi kembali menyatakan tidak mengetahui secara langsung.

    Majelis hakim kemudian turut menggali keterangan saksi untuk memastikan sejauh mana pengetahuan saksi terhadap perkara yang sedang diperiksa.

    Dalam persidangan, muncul pula pembahasan mengenai jumlah kapal dan sistem pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan di pelabuhan.

    Persoalan Jasa Pandu dan Tunda Turut Dipertanyakan

    Salah satu bagian pemeriksaan juga menyentuh persoalan kapal yang berlabuh jangkar serta jasa pandu dan tunda.

    Penasihat hukum mempertanyakan mekanisme pembayaran jasa tersebut kepada pihak terkait, termasuk mengenai penerbitan dokumen dan aturan yang menjadi dasar mekanisme pembayaran.

    Ketika ditanya mengenai mekanisme secara rinci, saksi kembali menyatakan tidak mengetahui secara langsung.

    Pertanyaan tersebut kemudian berkembang pada pembahasan mengenai potensi kerugian yang disebut dalam perkara. Namun saksi yang diperiksa menyatakan tidak mengetahui secara langsung mengenai angka maupun proses perhitungan kerugian tersebut.

    Penasihat Hukum Minta Keterangan Saksi Tidak Berubah

    Dalam pemeriksaan berikutnya, tim penasihat hukum meminta agar saksi memberikan keterangan secara konsisten berdasarkan apa yang benar-benar diketahui dan dialaminya.

    Penasihat hukum juga mempertanyakan proses pengajuan persetujuan berlayar, termasuk persyaratan yang harus dilampirkan serta kewenangan pejabat terkait.

    Di hadapan majelis hakim, penasihat hukum menegaskan agar saksi tidak mengubah-ubah keterangan dan memberikan jawaban secara jelas.

    “Jangan berbelit-belit,” menjadi salah satu penegasan penasihat hukum dalam pemeriksaan saksi di persidangan.

    Majelis hakim juga beberapa kali mengarahkan jalannya pemeriksaan agar pertanyaan maupun jawaban tetap berkaitan dengan pokok perkara.

    Majelis Hakim Turut Menggali Keterangan Saksi

    Selain JPU dan penasihat hukum, majelis hakim juga aktif mengajukan pertanyaan kepada para saksi.

    Dalam salah satu pemeriksaan, majelis hakim menanyakan apakah saksi mengetahui perkara tersebut dan sejauh mana keterlibatannya. Saksi menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui secara langsung mengenai perkara yang sedang disidangkan.

    Keterangan tersebut menjadi bagian dari catatan persidangan yang nantinya akan dinilai bersama alat bukti dan keterangan saksi lainnya.

    Persidangan juga menyinggung sejumlah nama serta jabatan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan pelabuhan. Namun, beberapa saksi menyatakan tidak mengetahui secara langsung hubungan maupun peran pihak-pihak yang ditanyakan.

    Angka Kerugian Negara Masih Menjadi Sorotan

    Salah satu isu yang cukup banyak dipertanyakan dalam persidangan adalah mengenai angka kerugian negara.

    Dari jalannya pemeriksaan, terdapat keterangan mengenai angka kerugian yang mencapai miliaran rupiah. Namun, ketika penasihat hukum meminta saksi menjelaskan secara detail dasar perhitungan dan sumber angka tersebut, saksi menyatakan tidak mengetahui secara langsung.

    Dengan demikian, persoalan mengenai bagaimana kerugian negara dihitung dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perhitungan tersebut masih menjadi bagian yang perlu diuji melalui keseluruhan alat bukti di persidangan.

    Sidang juga menyinggung keberadaan ratusan kapal serta sistem pelayanan yang berlaku. Keterangan saksi terkait jumlah kapal, mekanisme pelayanan, jasa pandu dan tunda, serta dokumen pelayaran kemudian menjadi bahan pemeriksaan lebih lanjut.

    Sidang Masih Berlanjut

    Persidangan perkara Pelindo Belawan ini masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi berikutnya maupun tahapan pembuktian lainnya sesuai jadwal pengadilan.

    Seluruh keterangan yang disampaikan para saksi dalam persidangan masih merupakan bagian dari proses pembuktian. Keterangan tersebut nantinya akan dinilai bersama alat bukti lainnya oleh majelis hakim sebelum mengambil kesimpulan mengenai perkara dan pertanggungjawaban hukum masing-masing terdakwa.

    Hingga persidangan berakhir, sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme pelayanan kapal, dokumen pelayaran, jasa pandu dan tunda, SOP, KSO, serta dasar perhitungan kerugian negara masih menjadi perhatian dalam proses persidangan.

    Catatan: Penyebutan nama, jabatan, jumlah kerugian, maupun dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam tulisan ini merupakan bagian dari materi pemeriksaan sebagaimana disampaikan dalam persidangan dan bukan merupakan putusan atau kesimpulan bersalah terhadap pihak mana pun sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.


    (Liputan: A.C)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini